Tata Kelola Perusahaan

PT Panen Raya Plasticorp

Tugas & Tanggung Jawab Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham
Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan- ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Dewan Komisaris meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut
Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris
Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris berkewajiban (1) menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi, (2) menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip- prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, (3) membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, (5) memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan, (6) mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan (7) Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan (8) melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (9) membuat risalah rapat Dewan Komisaris (10) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan danpada perusahaan lain
Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi batal.

Tugas & Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan
Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang – undangan yang berlaku
Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku
Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham
Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan
Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang
Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku
Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan atau Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan
Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham
Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi
Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya

Komite Audit

Sebagaimana dipersyaratkan dalam 55/POJK.04/2015, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit serta telah menyusun dan mengesahkan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) tertanggal 9 Oktober 2024.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Panen Raya Plasticorp Tbk tertanggal 9 Oktober 2024, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Budiyono

Anggota Komite Audit : – Martika Cipta

– Eka Aprillia Agustin

Pengangkatan Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan 55/POJK.04/2015, dimana masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Riwayat Hidup Komite Audit sebagai berikut :

BUDIYONO – KETUA KOMITE AUDIT

Warga Negara Indonesia, lahir di cilacap pada 29 Agustus 1974

Menempuh pendidikan di Victoria University, Australia pada tahun 1995 – 1998 dengan memperoleh gelah Bachelor of Business in Catering & Hotel Management.

Pada Perseroan PT Mitra Adi Perkasa beliau pernah berkarir sebagai Head Of Merchandise pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2016, melanjutkan karir sebagai Commercial Director pada DFI Lucky Private Limited (Dairy Farm Group Cambodia) pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, kemudian melanjutkan karir sebagai Commercial Director dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 di Supermarket & Guardian, dan pada tahun 2024 berkarir sebagai Chief Commercial Officer di PT Icart Group Indonesia (HappyFresh) dan di PT Panen Raya Plasticorp Tbk sebagai Komisaris Independen

MARTIKA CIPTA – ANGGOTA KOMITE AUDIT

Warga Negara Indonesia, lahir di Lumajang, usia 34 tahun

Memperoleh gelar sarjana Akuntansi dari Unika Widya Mandala Surabaya pada tahun 2012

Bekerja sebagai konsultan pajak sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 di KAP Drs J. Tanzil & Rekan, dan menjadi Direktur di Kantor Konsultan Pajak CV Surya Cipta Solusindo sejak tahun 2014.

EKA APRILLIA AGUSTIN – ANGGOTA KOMITE AUDIT

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, umur 25 tahun

Memperoleh gelar sarjana Akuntansi dari STIE Mahardika Surabaya pada tahun 2023

Bekerja sebagai konsultan pajak sejak tahun 2017 di CV Surya Cipta Solusindo sampai dengan saat ini.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana berikut :

Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan
Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan
Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee
Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal
Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris
Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan
Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan
Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut :

Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan
Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan)
Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

Piagam Komite Audit

Komite Nominasi & Remunerasi

Sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No. 34/2014, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi serta telah menyusun dan mengesahkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 9 Oktober 2024.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Panen Raya Plasticorp Tbk tertanggal 9 Oktober 2024, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Budiyono

Anggota Komite Audit : – Maggie Ichwan

– Ainul Haq

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 34/2014, dimana masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali

Riwayat Hidup Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut :

BUDIYONO – KETUA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Warga Negara Indonesia, lahir di Cilacap pada 29 Agustus 1974

Menempuh pendidikan di Victoria University, Australia pada tahun 1995 – 1998 dengan memperoleh gelah Bachelor of Business in Catering & Hotel Management.

MAGGIE ICHWAN – ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, umur 46 tahun

Memperoleh gelar Bachelor of Business (Accounting) di Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne tahun 2000

Sebagai Komisari Utama PT Panen Raya Plasticorp Tbk sejak tahun 2000

AINUL HAQ – ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Warga Negara Indonesia, lahir di Gresik umur 33 tahun

Memperoleh gelar Sarjana Psikologi di Universitas Muhammadiayah Malang Jurusan Psikologi pada tahun 2016.

Bekerja di PT Panen Raya Plasticorp Tbk sejak tahun 2018 sebagai Management Representative, kemudian menjadi Kepala Bagian Human Resource and General Affair sejak tahun 2020 dan menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2024. Di Organisasi sosial juga tercatat sebagai pendiri sekaligus wakil ketua Bawean Foundation sejak tahun 2016. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagai Bendahara pada Koperasi Saudagar Bawean Mandiri.

Dalam menjalankan fungsinya Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Terkait dengan fungsi Nominasi :

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
Komposisi jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan komite-komite dibawah Dewan Komisaris
Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi
Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
program pengembangan kemampuan anggota Direksi ,Dewan Komisaris, dan komite-komite dibawah Dewan Komisaris;
Memberikan usulan mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan
Menentukan kriteria untuk diimplementasikan dalam mengindentifikasi para calon, memeriksa dan menyetujui calon anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan komite-komite dibawah Dewan Komisaris. Dalam melakukan hal tersebut Komite akan menerapkan prinsip bahwa setiap calon mampu dan layak untuk jabatan kedudukan yang bersangkutan dan merupakan calon yang memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan pengalaman, kemampuan dan faktor-faktor relevan lainnya;
Menjalankan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi ataupun dan komite-komite dibawah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud diatas

Terkait dengan fungsi Remunerasi

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi serta evaluasi terhadap kesesuaian dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi dari waktu ke waktu;
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS Perseroan;
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kerangka kebijakan remunerasi bagi komite-komite dibawah Dewan Komisaris dan pegawai secara keseluruhan yang sebelumnya telah disetujui oleh Direksi. Rekomendasi tersebut (jika ada) selanjutnya akan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi;
Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan komite-komite dibawah Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
Komite wajib menjalankan prosedur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan komite-komite dibawah Dewan Komisaris sebagai berikut :
Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel;
Menyusun kebijakan atas struktur remunerasi; dan

Menyusun besaran atas struktur remunerasi.

Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana yang dimaksud pada Bab III Huruf A Angka 2.e harus memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolok ukur yang wajar dengan mempertimbangkan :
Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu;
Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;

Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan komite-komite dibawah Dewan Komisaris;

Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan komite-komite dibawah Dewan Komisaris;
Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan strategi Perseroan; dan
Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan komite-komite dibawah Dewan Komisaris.

Komite dapat mempertimbangkan masukan dari anggota Direksi maupun Dewan Komisaris lainnya terkait kebijakan yang akan direkomendasikan.
Struktur , kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite minimal 1 kali dalam setahun.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Piagam Komite Nominasi Dan Remunerasi

Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 35/2014, Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 002/SK/DIR-PRP/X/2024 tertanggal 9 Oktober 2024, telah mengangkat:

Nama : Nicky Maida Dianasari

Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Alamat : Jl. Mayjen Sungkono 5 Blok C12 Segoromadu, Kebomas, Gresik

No. Telp : 031 – 3978555

Riwayat Hidup dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

NICKY MAIDA DIANASARI – SEKRETARIS PERUSAHAAN

Warga Negara Indonesia, lahir di Banyuwangi, umur 38 tahun

Memperoleh gelar sarjana akuntansi dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Surabaya Jurusan Akuntansi tahun 2010

Karir di Perseroan dimulai sejak tahun 2010 sebagai Finance (AP) di PT Bhakti Tamara sampai dengan tahun 2011, melanjutkan karir sebagai Accounting (AR) pada tahun 2011 sampai dengan 2012, kemudian sebagai Tax, Accounting, and Finance Manager di PT Panen Raya Plasticorp sejak tahun 2012, dan menjadi Direktur Tax, Accounting, and Finance sejak tahun 2024.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi hal-hal berikut :

Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
Sebagai penghubung (Liaison Officer) antara Perseroan dengan OJK atau pemangku kepentingan lainnya

Membangun corporate image Perseroan untuk mendukung pencapaian kinerja Perseroan sesuai visi, misi dan strategi Perseroan

Internal Audit

Sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal Pserta ditetapkan berdasarkan persetujuan dan kuasa dari Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 9 Oktober 2024 Perseroan telah menetapkan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter)

Riwayat Hidup Kepala Unit Audit Internal sebagai berikut :

WIWIK SRIYANTI – KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, umur 43 tahun

Memperoleh gelar Bachelor of Commerce and Bachelor of Information Technology dari University of Melbourne, Melbourne pada tahun 2003

Karir di PT Panen Raya Plasticorp Tbk sebagai Direktur sejak tahun 2008.

Untuk dapat mencapai tujuan, fungsi Internal Audit bertugas dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
Bekerja sama dengan Komite Audit;
Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal memiliki kewenangan antara lain:

Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Prinsip-prinsip dasar:

UAI adalah unit independen. Unit ini melapor langsung kepada Direksi Perseroan yang menunjukan Komitmen Perseroan untuk memperoleh suatu opini yang independen atas temuan yang diperoleh pada saat pelaksanaan audit.
Audit Internal merupakan titik terakhir seluruh unit baik dikantor pusat maupun dikantor cabang/cabang pembantu ataupun kantor kas. Pemeriksaan dilakukan atas semua aspek dari kegiatan. Terutama kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, pengamanan aktifitas serta efisiensi serta efektifitas pelaksanaan kegiatan